Menyaksikan dan Mengkhidmati Fenomena 212

Fenomena 212 lebih dari kumpul-kumpul belaka. Aksi 212 bentuk kongkrit umat untuk berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan bagi sesama anak bangsa. Jika ghirah ini dirawat, inilah waktu Bangkitnya Umat Islam di Indonesia. Fenomena ini memberi makna yang lebih luas, bahwa umat merindukan ukhuwah Islamiyah. Tidak penting siapa tokohnya, sejauh wadah kebersamaan disediakan, umat berbondong-bondong berhimpun dan merekatkan hati dan jiwa dalam persaudaraan.

Menyaksikan dan mengkhidmati fenomena 212 menjadi lebih memahaminya setelah membaca buku Mas Jeremy Menchik dari Boston University seolah kembali mengenang bahwa kita tidak usah diajari tentang Toleransi berdasarkan Liberalisme. Saya sudah berteman bahkan bersahabat dengan Kelompok etnik yang bermacam-macam saat tinggal dekat Masjid Nugraha Muararajeun Kota Bandung, kos di Cempaka Putih Barat dan Bendungan Hilir (Benhil) DKI Jakarta atau berkelana ke beberapa tempat di Indonesia dan dunia serta berpuluh tahun kerja di perusahaan BUMN, swasta dan Perusahaan multinasional / Multi National Company.

Beliau mengatakan Agama bukanlah urusan privat di Indonesia, tetapi bagian dari ruang publik. Menurut Jeremy, demokrasi Indonesia paling terkonsolidasi di Asia Tenggara. Demokrasi Indonesia juga lebih baik dibanding negara lain dengan tingkat keragaman serupa, misalnya Nigeria. Gejala tersebut mengejutkan banyak pengamat. Memang tidak sempurna, tapi cukup berhasil. Banyak yang memandang Indonesia sebagai “democratic overachiever”.

Jeremy memuat “Puzzle” yang menarik untuk dikaji. Bagaimana Islam (ormas Islam di Indonesia) memahami nilai-nilai demokrasi, toleransi dan lainnya? Apa yang menjelaskan sikap mereka? Apa implikasinya terhadap demokrasi? Pertanyaan tersebut ingin dijawab oleh Jeremy karena teori yang ada mengenai toleransi tidak memadai untuk menjelaskannya.

Data dikumpulkan oleh Jeremy Menchik selama dua puluh empat bulan di Indonesia. Dengan melalui empat metode: penelusuran arsip; observasi langsung terhadap sidang uji materi UU PNPS di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 2010; survey 1000 tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam (PERSIS) tingkat Cabang, serta wawancara mendalam.

Buku yang terdiri dari tujuh bab tersebut menggali bagaimana pemuka Muslim memahami toleransi, bagaimana implikasinya terhadap demokrasi, dan membandingkannya dengan demokrasi lain.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.